Desa Petuguran, sebuah entitas pemerintahan di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, menjelma menjadi kanvas pembangunan yang dinamis. Berada di tengah lanskap perbukitan khas dataran tinggi, desa ini menyimpan potensi signifikan di sektor pertanian, kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan topografi yang menantang sekaligus menjanjikan, Petuguran secara bertahap membuka gerbangnya, menyinergikan kearifan lokal dengan berbagai program pembangunan untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki demi kemajuan bersama. Wilayah ini tidak hanya menjadi lumbung hasil bumi, tetapi juga cerminan dari geliat pemberdayaan masyarakat di salah satu kecamatan terluas di Banjarnegara.

Geografi dan Demografi Wilayah

Secara geografis, Desa Petuguran terletak di Kecamatan Punggelan, yang merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Banjarnegara dengan total luas 102,84 km². Ketinggian wilayahnya bervariasi antara 119 hingga 579 meter di atas permukaan laut, menciptakan kontur tanah yang bergelombang dan berbukit. Kondisi ini menjadikan sebagian besar lahannya sebagai tanah kering yang potensial untuk perkebunan dan kehutanan, terutama lahan tegalan/kebun yang mendominasi hingga 75% dari total penggunaan lahan di kecamatan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara, wilayah Kecamatan Punggelan, termasuk Desa Petuguran, memiliki batas-batas administratif yang jelas. Di sebelah utara, kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Kalibening, dan Kabupaten Purbalingga. Di sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Wanadadi, dan Kecamatan Kalibening. Batas selatannya yaitu Kecamatan Rakit dan Kecamatan Wanadadi, sedangkan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Purbalingga.

Data kependudukan terbaru yang terhimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjarnegara dalam publikasi "Kecamatan Punggelan dalam Angka" serta data sektoral daerah menunjukkan rincian demografis yang menjadi dasar perencanaan pembangunan desa. Menurut data tahun 2022, jumlah penduduk Desa Petuguran tercatat sebanyak 7.247 jiwa. Dengan asumsi luas wilayah yang proporsional di dalam kecamatannya, kepadatan penduduk di desa ini menunjukkan ruang pertumbuhan yang masih terbuka. Komposisi penduduk yang terdiri dari beragam kelompok usia menjadi fokus utama dalam berbagai program, mulai dari kesehatan hingga pendidikan, untuk memastikan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Pemerintah desa dan kabupaten terus melakukan pemutakhiran data untuk mendapatkan gambaran akurat mengenai kondisi demografis terkini. Data ini menjadi vital dalam penentuan kebijakan, seperti alokasi dana desa, program pengentasan kemiskinan, serta inisiatif di bidang kesehatan, termasuk program penanganan stunting yang pernah diluncurkan di desa ini pada tahun 2023.

Sejarah dan Warisan Budaya

Meskipun catatan sejarah tertulis yang komprehensif mengenai Desa Petuguran sulit ditemukan, jejak historisnya dapat ditelusuri melalui keberadaan beberapa makam tokoh yang dihormati oleh masyarakat setempat. Situs-situs pemakaman ini menjadi penanda adanya komunitas yang telah lama mendiami wilayah ini dan peran para tokoh dalam pembentukan tatanan sosial dan keagamaan di masa lampau.

Informasi dari situs desa menyebutkan beberapa nama makam keramat yang terletak di beberapa dusun. Di Dusun Tangkisan, terdapat kompleks pemakaman di mana bersemayam jasad Kyai Tuban, Kyai Legi (juga dikenal sebagai Syekh Deres), dan Kyai Adipati Kumitir. Sementara itu, di Dusun Sokayu terdapat makam Kyai Bata Putih. Keberadaan nama-nama seperti "Syekh" dan "Kyai" mengindikasikan kuatnya pengaruh penyebaran agama Islam di wilayah ini pada masanya, yang dibawa oleh para ulama dan pemimpin spiritual.

Figur-figur ini, meskipun kisah hidupnya belum terdokumentasi secara luas, dipercaya oleh masyarakat sebagai para leluhur atau perintis desa. Nama mereka sering kali dihubungkan dengan asal-usul komunitas dan nilai-nilai yang dipegang teguh hingga kini. Adanya gelar "Adipati" pada salah satu tokoh juga memunculkan dugaan bahwa wilayah ini pernah menjadi bagian dari sebuah struktur pemerintahan kadipaten atau memiliki kaitan dengan pusat kekuasaan di masa lalu.

Warisan budaya tak benda juga hidup dalam keseharian masyarakat, meskipun tidak tersorot secara masif. Tradisi gotong royong, upacara adat terkait siklus pertanian, dan kesenian lokal menjadi bagian dari identitas komunal. Upaya untuk melestarikan dan merevitalisasi budaya ini terus dilakukan melalui kegiatan-kegiatan desa dan perayaan hari besar, menjadi jembatan antara generasi masa lalu dan masa kini.

Perekonomian dan Potensi Unggulan

Struktur ekonomi Desa Petuguran bertumpu pada sektor agraris, dengan pemanfaatan lahan kering sebagai tulang punggung utama. Komoditas hasil hutan dan perkebunan menjadi penggerak ekonomi lokal, didukung oleh kondisi alam yang subur. Salah satu potensi paling menonjol dari desa ini adalah hutan pinus. Selain berfungsi sebagai kawasan lindung dan penghasil getah pinus, kawasan hutan pinus di Petuguran kini mulai dilirik sebagai destinasi ekowisata. Keindahan alam dan kesejukan udaranya menawarkan potensi pengembangan wisata alam yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Di samping pinus, sektor pertanian juga menghasilkan berbagai komoditas lain seperti singkong, jagung, dan tanaman palawija lainnya yang cocok dengan karakteristik lahan. Peternakan, terutama kambing dan domba, juga menjadi sumber pendapatan tambahan bagi banyak keluarga.

Pemerintah desa, didukung oleh pemerintah kabupaten, terus mendorong diversifikasi ekonomi melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berbagai inisiatif telah dilakukan untuk mengangkat potensi desa. Salah satunya adalah keterlibatan Desa Petuguran dalam program "76 Jalan-Jalan Heppiii" pada tahun 2024, sebuah acara yang bertujuan memajukan UMKM dan potensi desa wisata. Momen ini menjadi kesempatan bagi para pengrajin lokal, produsen makanan olahan, dan penyedia jasa lainnya untuk menampilkan produk mereka ke khalayak yang lebih luas.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga didorong untuk aktif sebagai motor penggerak ekonomi. Meskipun data klasifikasi BUMDes Petuguran dari Sistem Informasi Desa (SIDesa) Provinsi Jawa Tengah masih menunjukkan status pengembangan, upaya menuju kemandirian ekonomi terus berjalan. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara secara aktif mengadakan lokakarya dan pendampingan bagi pengelola BUMDes untuk meningkatkan tata kelola dan mendorong inovasi yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa.

Pemerintahan dan Pembangunan Desa

Roda pemerintahan di Desa Petuguran dijalankan oleh seorang Kepala Desa beserta jajaran perangkat desa, yang bekerja dalam sinergi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra legislatif. Struktur ini bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pelayanan administrasi kependudukan, serta pemberdayaan masyarakat. Menurut data resmi, Desa Petuguran terdiri dari beberapa dusun, yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dusun.

Fokus pembangunan desa diarahkan pada peningkatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi lokal. Alokasi Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN menjadi instrumen fiskal utama dalam merealisasikan berbagai program prioritas. Beberapa program yang menjadi perhatian antara lain perbaikan akses jalan antar dusun, penyediaan sarana air bersih, dan peningkatan fasilitas pendidikan serta kesehatan.

Pada tahun 2023, Desa Petuguran menjadi salah satu lokasi peluncuran program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) oleh Pj. Bupati Banjarnegara. Program ini menargetkan balita stunting dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah gizi dan meningkatkan kualitas generasi penerus. Selain itu, program pemberdayaan perempuan, seperti yang pernah diinisiasi oleh P3A PWP (Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya) dengan mendirikan sekolah desa berbasis dusun, menjadi bukti adanya kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan.

Lembaga kemasyarakatan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, dan Karang Taruna turut aktif berpartisipasi dalam setiap tahap pembangunan. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program, sejalan dengan semangat Undang-Undang Desa yang menempatkan warga sebagai subjek utama pembangunan di wilayahnya. Melalui musyawarah desa, aspirasi dan kebutuhan masyarakat ditampung untuk kemudian dirumuskan menjadi program kerja tahunan pemerintah desa.